Penangkapan Nicolás Maduro dan Krisis Kedaulatan Negara dalam Tatanan Dunia Multipolar

Peristiwa penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh Amerika Serikat pada awal Januari 2026 menjadi salah satu titik balik penting dalam dinamika geopolitik global kontemporer. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade terakhir, seorang kepala negara berdaulat ditangkap secara langsung oleh negara adidaya dan dibawa ke pengadilan nasional negara lain dengan dalih penegakan hukum internasional terkait narkotika. Tindakan ini tidak hanya memunculkan polemik hukum, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai batas kedaulatan negara, legitimasi intervensi, serta arah tatanan dunia di era multipolar.

Tulisan ini membahas latar belakang penangkapan Nicolás Maduro, tuduhan yang dikenakan, respons negara-negara lain yang turut diancam, reaksi komunitas internasional, serta relevansinya bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Latar Belakang Penangkapan Nicolás Maduro

Pada 3 Januari 2026, pemerintah Amerika Serikat secara resmi mengumumkan bahwa Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan istrinya, Cilia Flores, telah ditangkap dalam sebuah operasi khusus di Caracas. Operasi tersebut melibatkan unsur militer dan intelijen Amerika Serikat, dengan tujuan mengekstraksi Maduro dari wilayah Venezuela dan membawanya ke Amerika Serikat untuk menjalani proses hukum di pengadilan federal New York.

Pemerintahan Presiden Donald Trump menyatakan bahwa penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan dakwaan pidana yang telah lama disusun oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat, terutama terkait dugaan keterlibatan Maduro dalam jaringan perdagangan narkotika internasional dan apa yang disebut sebagai narco-terrorism. Pemerintah AS menegaskan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari strategi global perang melawan narkoba yang dinilai telah mengancam keamanan nasional Amerika Serikat.

Namun, langkah tersebut segera menuai kontroversi luas. Dari sudut pandang hukum internasional, penangkapan seorang kepala negara yang masih menjabat di wilayah negaranya sendiri oleh kekuatan asing dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip kedaulatan negara. Sejumlah negara, termasuk Rusia dan beberapa anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, menyatakan bahwa tindakan tersebut berpotensi merusak tatanan hukum internasional dan menciptakan preseden berbahaya bagi hubungan antarnegara.

Tuduhan terhadap Maduro dan Narasi Perang Melawan Narkoba

Tuduhan terhadap Nicolás Maduro bukanlah hal baru. Sejak tahun 2020, Departemen Kehakiman Amerika Serikat telah memasukkan Maduro dan sejumlah pejabat tinggi Venezuela dalam daftar buronan terkait dugaan keterlibatan dengan jaringan yang dikenal sebagai Cartel de los Soles. Kartel ini dituduh berperan dalam pengiriman kokain dari Amerika Latin ke Amerika Serikat melalui berbagai jalur transit.

Meski demikian, hingga saat ini bukti keterlibatan langsung Maduro masih menjadi perdebatan. Sejumlah laporan intelijen dan analisis lembaga riset internasional menunjukkan bahwa Venezuela lebih sering berfungsi sebagai negara transit narkotika dibandingkan sebagai produsen utama. Dalam banyak kasus, jalur narkoba tersebut juga melibatkan aktor lintas negara yang tidak sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah Venezuela.

Kritikus kebijakan luar negeri Amerika Serikat menilai bahwa narasi perang melawan narkoba kerap digunakan sebagai pembenaran politik untuk kepentingan geopolitik yang lebih luas. Dalam konteks Venezuela, kepentingan tersebut sering dikaitkan dengan posisi strategis negara tersebut sebagai pemilik cadangan minyak terbesar di dunia, serta sikap politiknya yang berseberangan dengan kepentingan Amerika Serikat di kawasan Amerika Latin.

Ancaman terhadap Kolombia, Meksiko, dan Negara Lain

Setelah penangkapan Maduro, Presiden Donald Trump menyampaikan pernyataan keras yang menyebutkan bahwa Amerika Serikat tidak akan ragu mengambil tindakan serupa terhadap negara lain yang dianggap melindungi atau membiarkan aktivitas kartel narkoba berkembang. Dalam pernyataannya, Trump secara eksplisit menyebut Kolombia dan Meksiko sebagai negara yang berada dalam sorotan.

Pemerintah Kolombia merespons dengan menyatakan komitmen untuk memperkuat pemberantasan narkoba dan meningkatkan kerja sama intelijen dengan Amerika Serikat. Meskipun demikian, pernyataan Trump sempat memicu ketegangan diplomatik karena dianggap mengabaikan upaya dan kedaulatan Kolombia dalam menangani persoalan domestiknya sendiri.

Sementara itu, Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum secara tegas menolak segala bentuk intervensi militer asing. Ia menegaskan bahwa Meksiko memiliki kedaulatan penuh dan tidak akan menerima campur tangan negara lain dalam urusan keamanan dalam negeri, meskipun tetap membuka ruang kerja sama internasional yang setara dan saling menghormati.

Ancaman Trump juga meluas ke negara lain seperti Kuba, bahkan ke wilayah di luar konteks narkoba seperti Greenland. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah Trump tidak semata-mata berfokus pada isu narkotika, melainkan mencerminkan pendekatan geopolitik yang lebih agresif.

Reaksi Internasional dan Dampak terhadap Hukum Internasional

Komunitas internasional merespons penangkapan Maduro dengan keprihatinan serius. Sejumlah negara menilai bahwa tindakan Amerika Serikat telah melanggar Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya prinsip non-intervensi dan penghormatan terhadap kedaulatan negara.

Para pakar hukum internasional mengingatkan bahwa jika praktik semacam ini dibiarkan, maka negara-negara kuat dapat dengan mudah menggunakan dalih hukum nasional untuk menjustifikasi intervensi terhadap negara lain. Fenomena ini sering disebut sebagai praktik “polisi dunia unilateral”, di mana satu negara bertindak sebagai penegak hukum global tanpa mekanisme multilateral yang sah.

Situasi ini mencerminkan perubahan lanskap geopolitik global. Di era multipolar, persaingan antarnegara besar tidak lagi terbatas pada ekonomi dan militer, tetapi juga mencakup penafsiran sepihak atas hukum internasional.

Stabilitas Domestik dan Ketahanan Hukum: Pelajaran dari Bhutan

Dalam diskursus geopolitik, sering muncul argumen bahwa negara dengan stabilitas domestik tinggi dan tingkat kriminalitas rendah cenderung tidak menjadi sasaran tekanan internasional. Bhutan kerap dijadikan contoh dalam konteks ini. Negara tersebut dikenal melalui konsep Gross National Happiness yang menempatkan kesejahteraan masyarakat, pelestarian budaya, dan lingkungan sebagai pilar utama pembangunan.

Data menunjukkan bahwa Bhutan memiliki tingkat kriminalitas yang relatif rendah dan stabilitas sosial yang kuat. Namun, penting untuk dicatat bahwa ketahanan terhadap tekanan geopolitik tidak semata-mata ditentukan oleh kondisi domestik. Faktor posisi strategis, sumber daya alam, dan dinamika regional juga berperan besar.

Oleh karena itu, perbandingan antara Bhutan dan Venezuela harus dipahami sebagai ilustrasi, bukan hubungan sebab-akibat yang langsung.

Relevansi bagi Indonesia

Bagi Indonesia, peristiwa ini memberikan beberapa pelajaran penting. Pertama, pentingnya menjaga konsistensi kebijakan luar negeri yang menjunjung tinggi prinsip non-intervensi dan penyelesaian konflik secara damai. Kedua, penguatan sistem hukum dan pemberantasan narkoba tetap menjadi agenda penting untuk menjaga stabilitas nasional.

Ketiga, Indonesia perlu terus aktif dalam forum multilateral seperti PBB dan ASEAN untuk mendorong penghormatan terhadap hukum internasional. Meskipun hingga kini belum ada pernyataan resmi pemerintah Indonesia terkait kasus Maduro, prinsip-prinsip yang dianut Indonesia sejalan dengan penolakan terhadap intervensi sepihak.

Kesimpulan

Penangkapan Presiden Nicolás Maduro oleh Amerika Serikat merupakan peristiwa geopolitik besar yang mengguncang tatanan hubungan internasional. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana kekuatan negara adidaya dapat menggunakan isu keamanan dan narkotika sebagai dasar tindakan yang kontroversial secara hukum.

Ancaman terhadap negara lain seperti Kolombia dan Meksiko mempertegas kecenderungan kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang lebih konfrontatif. Bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia, peristiwa ini menjadi pengingat akan pentingnya menjaga stabilitas hukum domestik, memperkuat diplomasi, serta mempertahankan kedaulatan dalam sistem internasional yang semakin kompleks.

Daftar Referensi

1. Kontan.co.id. Amerika Serikat di Era Trump 2.0: Dari Polisi Dunia ke Preman Dunia.
   https://amp.kontan.co.id/news/amerika-serikat-di-era-trump-20-csis-dari-polisi-dunia-jadi-preman-dunia
2. Tempo.co. Trump Ancam Kolombia dan Meksiko Usai Penculikan Maduro.
   https://www.tempo.co/internasional/trump-ancam-kolombia-dan-meksiko-usai-penculikan-maduro-2104471
3. Antara News. Usai Trump Ancam, Kolombia Nyatakan Siap Berantas Narkoba.
   https://m.antaranews.com/berita/5335744/usai-trump-ancam-petro-kolombia-nyatakan-siap-berantas-narkoba
4. SinPo.id. Klaim Cartel de los Soles Dipatahkan di Pengadilan.
   https://sinpo.id/detail/112363/klaim-cartel-de-los-soles-dipatahkan-di-pengadilan-alasan-utama-trump-gulingkan-maduro-mulai-runtuh
5. Kementerian Luar Negeri Bhutan. Gross National Happiness.
   https://www.mfa.gov.bt/rbedelhi/bhutan-at-glance/gross-national-happiness
6. IDN Times. Fakta tentang Bhutan, Negara Paling Bahagia di Dunia.
   https://www.idntimes.com/science/discovery/fakta-mengejutkan-tentang-bhutan-negara-paling-bahagia-di-dunia-c1c2-01-1tp48-zvgmjp
7. Liputan6.com. Negara-Negara dengan Suasana Paling Damai di Dunia.
   https://www.liputan6.com/citizen6/read/2329152/3-negara-dengan-suasana-paling-damai-di-dunia

Novita sari yahya
Penulis dan peneltii

Buku yang Diterbitkan:

1. Romansa Cinta Antologi 23 Cerpen
2. Padusi: Alam Takambang Jadi Guru
3. Novita & Kebangsaan
4. Ibu Bangsa, Wajah Bangsa
5. Perempuan Indonesia, Zamrud Khatulistiwa
6. Self Love: Rumah Perlindungan Diri
7. Makna di Setiap Rasa: Antologi Puisi
8. Siluet Cinta, Pelangi Rindu
   Pemesanan Buku: 089520018812